Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menangani Keluhan Bencana Banjir Di Kota Tanjungpinang
DOI:
https://doi.org/10.62951/repeater.v2i2.45Keywords:
Responsiveness, BPBD, ServiceAbstract
Responsiveness is a form of feedback and the willingness of service providers to provide support to the community through their services. Responsiveness also refers to the connection between activities and services and the needs and expectations of society. Responsiveness is very important in serving the people because it provides evidence of the organization's capability in recognizing the wishes of the people. This research aims to understand the response capacity of the Regional Disaster Management Agency to flood incidents in Tanjungpinang City. The scope of this research has six criteria, namely: 1) Responding to every customer/candidate who needs to receive services; 2) Staff/equipment provides timely service; 3) Appropriate service personnel/equipment; 4) Personnel/equipment provides services with care; 5) Personnel/equipment performs service immediately; 6) All customer complaints are handled by employees. This study applies qualitative methods combined with qualitative descriptive analysis. The subject of this research is the Head of the Disaster Prevention and Preparedness Division and the Logistics Division. Information retrieval methods include question and answer and note taking. The results of the research show that currently there is starting to be a response or response from the BPBD which is going better than before, this is also in accordance with their motto, namely fast, responsive and tough.
Downloads
References
Ainy, N. Z., & Nugroho, R. A. (2021). Responsivitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta Dalam Menangani Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Penerangan Jalan Umum. Jurnal Administrasi Publik, 12(2).
Antaranews.Com. Puluhan Orang Korban Banjir Di Tanjugpinang Kembali Ke Rumahnya. Diakses Pada 07 November 2023, Dari Https://Www.Antaranews.Com/Berita/3429996/Puluhan-Orang-Korban-Banjir-Di-Tanjungpinang-Kembali-Ke-Rumahnya
BPK.Go.Id. Peraturan Walikota. Diakses Pada 07 November 2023, Dari Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/220671/Perwako%20_%2010%20_%202022%20_%20jdihtpi(348).Pdf
Djafar, R., & Sune, U. (2022). Responsivitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Pasien BPJS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 14(1), 99-112.
Elen, M. R. (2022). RESPONSIVITAS MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENERBITAN KTP ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 2(4), 377-385.
Fajar, I., & Usman, B. (2023). Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menghadapi Banjir Di Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 8(1).
Hadi, E. D., & AB, S. A. (2021). Responsivitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Polres Rejang Lebong Terhadap Pengaduan Masyarakat). Student Journal Of Business And Management, 4(2), 218-239.
Hasan, H., Kamma, A. W., & Baharuddin, I. (2023). ANALISIS RESPONSIVITAS PEGAWAI SYAHBANDAR DI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SOASIO DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNSI. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(11), 7929-7936.
Herdini, F., & Widiyarta, A. (2020). Responsivitas Pelayanan Publik Dalam Menangani Keluhan Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nganjuk. Public Administration Journal Of Research, 2(1), 1-9.
Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta.
Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta.
Kharisman, A. S., & Atmojo, M. E. (2021). Responsivitas Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Bantul Dalam Menangani UMKM Yang Terdampak Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 9(2), 97-110.
Nurelsan, M. A. (2016). Responsivitas Pelayanan Persampahan Di Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politk Departemen Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Universitas Hasanuddin. Diunduh Dari : Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/77626639.Pdf
Peraturan Daerah. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tanjungpinang.
PERKA BNPB. Peraturan Kepala BNPB. Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jakarta.
PERMENDAGRI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang 5 Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Ramadani, R. (2021). Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Jurnal Administrasi Publik, 17(2), 249-265.
Risalbi, H. H., Cikusin, Y., & Hayat, H. Responsivitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Tingginya Tingkat Pengaduan Masyarakat. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20(1), 93-105.
Rusdin, N. (2017). Perilaku Kebijakan Organisasi. Makassar: CV Sah Media Tanjungpinangkota.Go.Id. Data Unit Kerja BPBD. Diakses Pada 09 November 2023, Dari Https://Www.Tanjungpinangkota.Go.Id/Data/Unitkerja/Bpbd
Syeftiani, T., & Saadah, M. A. (2023). Responsivitas Dan Transparansi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Keluhan. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(1), 99-114.
Tanjungpinangkota.Go.Id. Seharian Rahma Tinjau Belasan Titik Kejadian Bencana. Diakses Pada 07 November 2023, Dari Https://Www.Tanjungpinangkota.Go.Id/Berita/Seharian-Rahma-Tinjau-Belasan-Titik-Kejadian-Bencana
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Repeater : Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
